Depok — Terasdepokcom — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak swasta siap merombak total kawasan Stasiun Depok Baru menjadi simpul transportasi yang terintegrasi, nyaman, dan bernilai ekonomi tinggi.
Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa sewa tanah untuk lahan parkir serta area komersial antara Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta dan PT Railways Asset Management.
Kerja sama berjangka waktu tiga tahun tersebut menyasar optimalisasi aset negara yang selama ini belum terkelola maksimal agar mampu mendorong mobilitas sekaligus perekonomian warga Kota Depok
Baca Juga : Polres Depok Gelar Operasi Patuh Jaya, Masyarakat Dihimbau Lengkapi Surat dan Kelengkapan Berkendara
Kepala BTP Kelas I Jakarta, Denny Michels Adlan, menegaskan bahwa penataan ini berfokus utama pada peningkatan kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api, termasuk penyediaan fasilitas penunjang bagi kelompok rentan.
Ramah Disabilitas
Guna menghadirkan layanan yang inklusif, pihak BTP saat ini tengah mengebut pembangunan fasilitas lift khusus untuk mempermudah aksesibilitas penumpang lanjut usia dan penyandang disabilitas.
”Fasilitas yang kita bangun yaitu penataan stasiun berupa pembangunan lift untuk mengakomodasi penumpang lansia atau disabilitas, baik itu naik maupun turun, serta penataan area agar alurnya lebih mudah diakses,” ujar Denny, Kamis (5/11/2026).
Baca Juga : Kota Depok Raih Penghargaan dalam ASEAN Smoke-free Awards Sejajar dengan Kuala Lumpur
Pembangunan lift penumpang dan penataan alur pergerakan tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember mendatang agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas
Kawasan UMKM
Selain fasilitas disabilitas, optimalisasi lahan negara ini disulap menjadi kawasan komersial tertata yang turut mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
”Diharapkan penataan ini membuat kawasan lebih nyaman dan aman, baik area parkir maupun komersial, serta bisa menampung UMKM sebagai bagian dari modernisasi kawasan,” ujarnya.
Denny memastikan seluruh operasional swasta tetap berada di bawah pengawasan ketat BTP Kelas I Jakarta, di mana hasil skema sewa tanah ini akan disetorkan langsung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus menyumbang pajak bagi kas daerah.
Baca Juga : Depok Mendapat Julukan Baru Sebagai Kota Padel Kalahkan Jakarta
Dukungan penuh mengalir dari pemerintah daerah mengingat posisi Stasiun Depok Baru yang sangat strategis di jantung kota dan terhubung langsung dengan pusat pergerakan warga di kawasan Margonda.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Ari Manggala, menilai penataan ini merupakan momentum krusial untuk mengurai kemacetan dan menyelaraskan alur perpindahan moda transportasi publik.
Zona Integrasi Transportasi
Dishub Kota Depok secara khusus mendorong penerapan sistem manajemen lalu lintas modern berbasis Park and Ride serta Kiss and Ride di sekitar Stasiun Depok Baru dan Terminal Depok.
”Perlu adanya konsep Park and Ride dan Kiss and Ride supaya mendukung program integrasi dan konektivitas masyarakat dari angkutan umum menuju Stasiun Depok Baru,” jelas Ari
Pemkot Depok juga membuka peluang skema integrasi kawasan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) yang memanfaatkan lahan Terminal Depok seluas 3,2 hektare melalui mekanisme kerja sama antarinstansi.
”Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemkot Depok, dan pihak swasta, kawasan Stasiun Depok Baru diharapkan dapat menjadi simpul transportasi yang modern, inklusif, dan terintegrasi,” pungkasnya***
Sumber : tribunnewsdepok
Respon (2)