Depok – Kabarnusa.com | Pergantian Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya tidak mengejutkan. Yang mengejutkan justru mengapa pergantian itu baru dilakukan sekarang?
Selama lebih dari setahun, publik menyaksikan BGN menjadi salah satu lembaga paling kontroversial dalam pemerintahan Prabowo. Padahal lembaga ini mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Anggaran yang bahkan melampaui banyak kementerian strategis. Tapi dikelola oleh orang yang tidak kompeten.
Masalah terbesar Dadan mungkin bukan sekadar soal keracunan makanan yang berulang kali terjadi. Masalah utamanya adalah kegagalan membaca sensitivitas publik. Tidak kompeten dan tampil cuek.
Baca Juga : Aliansi LSM Pendidikan Depok Audiensi ke Dewan, Soroti Monopoli Buku Sekolah
Ketika muncul kasus keracunan siswa penerima MBG, publik berharap empati dan rasa tanggung jawab. Yang muncul justru pernyataan yang terkesan mengecilkan persoalan karena jumlah korban dianggap hanya sebagian kecil dibanding total penerima manfaat.
Pernyataan itu memicu kritik luas dari kelompok masyarakat sipil yang menilai pimpinan BGN tidak peka terhadap kecemasan orang tua murid.
Di saat yang sama, program MBG terus menjadi sasaran kritik karena dianggap menyedot ruang fiskal negara ketika sektor pendidikan, riset, perguruan tinggi, dan birokrasi sedang menghadapi pengetatan anggaran.
Terlepas benar atau tidak tudingan bahwa dana pendidikan dipindahkan ke MBG, persepsi publik sudah terbentuk bahwa program ini memperoleh prioritas luar biasa besar dibanding sektor lain.
Dalam konteks seperti itu, seorang kepala lembaga semestinya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Yang terjadi justru sebaliknya. BGN berkali-kali terlihat defensif, menunjukkan ekspresi tanpa rasa bersalah, bahkan pamer belanja, memboroskan uang negara untuk kebutuhan tak penting – sementara kepercayaan publik terus tergerus.
Karena itu, pergantian Dadan yang berlatar belakang ahli serangga itu – dapat dipahami sebagai koreksi yang terlambat.
Namun persoalannya tidak berhenti di sana. Kini pengganti yang ditunjuk, Nanik S. Deyang, juga menimbulkan pertanyaan serius. Sama sama tidak kompeten.
Baca Juga ? Disdik Depok Jamin Guru Non ASN Tetap Mengajar di Sekolah
Latar belakangnya jurnalis partisan – mengikuti ke mana angin bertiup. Pernah menjadi loyalis Jokowi, lalu membenci Jokowi, merapat ke Prabowo, dan malu hati menerima duet Prabowo Gibran 2024. Sebagai kutu loncat rekam jejaknya nyata. Namanya lebih nampak sebagai avonturir politik dan aktivis politik pragmatis.
BGN bukan lembaga komunikasi politik. BGN adalah organisasi raksasa yang mengelola rantai pasok pangan nasional, keamanan makanan, logistik, pengawasan kualitas, koordinasi ribuan dapur, puluhan ribu satuan pelayanan, dan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Kegagalan kecil saja dapat berujung pada keracunan massal anak sekolah. Pertanyaannya sederhana: pengalaman manajerial apa yang membuat Nanik dianggap paling layak memimpin organisasi sebesar itu?
Ini bukan soal apakah seorang wartawan boleh menjadi kepala lembaga negara. Tentu boleh. Banyak wartawan berhasil menjadi menteri, diplomat, bahkan kepala pemerintahan. H Adam Malik, Harmoko, Hamzah Haz, Meuthia Hafid, semua berlatar belakang wartawan.
Tetapi untuk memimpin program terbesar negara, ukuran yang dipakai seharusnya bukan loyalitas politik, kedekatan dengan lingkar kekuasaan, atau jasa kampanye. Ukurannya adalah kompetensi teknokratis dan kapasitas organisasi.
Publik berhak bertanya karena yang dipertaruhkan bukan proyek biasa. Yang dipertaruhkan adalah program unggulan Presiden Prabowo sendiri.
Jika Dadan dianggap gagal karena persoalan tata kelola dan komunikasi publik, maka penggantinya semestinya hadir dengan kredensial yang lebih kuat dalam manajemen organisasi besar, logistik nasional, keamanan pangan, atau administrasi pemerintahan yang kompleks.
Pergantian figur memang penting. Tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa pergantian itu bukan sekadar mengganti nama di pintu kantor. Sebab masalah utama BGN sejak awal bukan hanya siapa yang memimpinnya.
Melainkan apakah lembaga dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu benar-benar dipimpin oleh orang yang tepat, atau sekadar oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. ***
Penulis : Dimas Supriyanto
Editor : Prasetyo
Respon (2)