JAKARTA TERASDEPOK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi sorotan pengamat kebijakan publik Media Wahyudi Askar. Ia menilai sejumlah program pemerintah tersebut tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan persiapan menghadapi kontestasi politik pada 2029.
Pandangan tersebut disampaikan Media Askar dalam pernyataan yang dikutip dari Fajar.co.id, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Media Askar, pemerintah telah menjalankan berbagai program secara masif sejak 2026. Ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara kritis, terutama dari sisi pengelolaan anggaran dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Mereka merencanakan dan mereka sudah melaksanakan. 2026 mereka sudah melakukan itu dengan sangat terencana, masif, hampir di semua lini,” kata Media Askar.
Ia kemudian menyoroti relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat potensi konflik kepentingan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran.
Media Askar juga menyinggung pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia berpendapat bahwa perubahan atau pergeseran pengelolaan anggaran tersebut dapat meningkatkan ruang fiskal pemerintah pusat.
“Sehingga mereka ambil DAU, DAK, dan DBH. Kemudian digeser ke pusat. Pusat punya uang,” ujarnya.
Soroti MBG dan Kopdes
Dalam pandangannya, MBG dan Kopdes Merah Putih merupakan dua program yang memiliki cakupan luas dan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
Karena itu, Media Askar mengaitkan kedua program tersebut dengan persiapan politik menuju 2029. Ia menilai keberadaan program dengan jangkauan luas dapat menciptakan jaringan ekonomi dan sosial yang berpotensi memiliki dampak politik.
Namun, pandangan tersebut merupakan analisis Media Askar dan bukan bukti bahwa program MBG maupun Kopdes secara resmi dirancang pemerintah sebagai instrumen pembiayaan politik Pemilu 2029.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat, sedangkan Kopdes Merah Putih diarahkan sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Media Askar menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana sumber dan aliran anggaran dari berbagai program tersebut dikelola, serta sejauh mana mekanisme pengawasannya berjalan.
Perlu Transparansi Anggaran
Sorotan tersebut menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai isu penting dalam pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Dengan nilai anggaran yang besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, pengawasan terhadap MBG maupun Kopdes menjadi penting agar program benar-benar mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, tudingan bahwa program-program tersebut dipersiapkan untuk kepentingan politik 2029 tetap membutuhkan pembuktian melalui data, dokumen kebijakan, maupun bukti transaksi yang dapat diverifikasi.
Karena itu, pernyataan Media Askar perlu ditempatkan sebagai kritik dan analisis terhadap arah kebijakan pemerintah, bukan sebagai kesimpulan bahwa MBG dan Kopdes telah terbukti menjadi instrumen pengumpulan dana politik.
Isu tersebut juga menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai perencanaan, sumber pembiayaan, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan setiap program strategis yang menggunakan anggaran negara.**(S.Ragil)
