Oleh: Firman Syah Ali
Terasdepok.com | Ada yang pernah mendengar nama J. Edgar Hoover? Ia menjabat Direktur FBI selama hampir setengah abad, tepatnya dari 1924 hingga 1972. Dalam rentang waktu tersebut, Hoover bertahan melewati delapan presiden Amerika Serikat, mulai dari Calvin Coolidge hingga Richard Nixon.
Bayangkan betapa kuatnya posisi seorang birokrat yang mampu bertahan selama delapan periode kepemimpinan nasional. Tidak satu pun presiden berani menggantikannya. Ia baru benar-benar meninggalkan jabatannya setelah wafat pada 1972.
Jika dianalogikan dengan kisah pewayangan dan sandiwara radio, Hoover mirip sosok Ramapati dalam Tutur Tinular yang tetap bertahan melewati pergantian beberapa raja. Sebuah gambaran tentang kekuatan birokrasi yang kadang melampaui kekuatan politik formal.
Pimpinan, Tetapi Bukan Pemimpin
Seandainya Hoover hidup di Indonesia, mungkin banyak yang menganggapnya memiliki kesaktian atau kekuatan turun-temurun. Padahal, kekuatannya bukan berasal dari hal-hal mistis, melainkan dari informasi dan pengaruh yang dimilikinya terhadap para elite politik.
Hoover dikenal memiliki jaringan informasi yang sangat luas. Ia mengumpulkan berbagai data dan fakta tentang tokoh-tokoh politik Amerika, bahkan sebelum mereka menjadi presiden. Posisi inilah yang membuatnya memiliki daya tawar luar biasa dalam percaturan kekuasaan.
Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Dalam banyak sistem pemerintahan, terdapat pejabat atau birokrat yang mampu memengaruhi, bahkan mendikte, pemimpin formal. Akibatnya, lahirlah sosok pimpinan yang secara administratif memegang jabatan, tetapi secara substansial kehilangan kemerdekaan dalam mengambil keputusan.
Mereka adalah pimpinan yang tidak memimpin.
Mereka memiliki kewenangan, tetapi tidak memiliki kebebasan. Mereka tidak merdeka dari kepentingan, tidak merdeka dari rasa takut, dan tidak merdeka untuk menjalankan idealisme tentang keadilan dan kebenaran.
Ketika Orang Baik Berubah Menjadi Jahat
Dalam sistem yang sehat, integritas pribadi dapat menjadi benteng moral. Namun dalam birokrasi yang beracun, bahkan orang baik sekalipun dapat terseret arus.
Seorang pejabat yang pada dasarnya memiliki niat baik bisa saja terpaksa menandatangani kebijakan yang merugikan masyarakat karena tekanan politik, ketergantungan kekuasaan, atau ancaman tertentu. Ia mungkin menyesali keputusan tersebut, tetapi tanda tangannya tetap melahirkan dampak nyata bagi publik.
Pandangan ini sejalan dengan temuan Philip Zimbardo dalam buku The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Zimbardo menjelaskan bagaimana lingkungan dan sistem yang buruk dapat mengubah perilaku orang baik menjadi pelaku tindakan yang merugikan.
Senada dengan itu, filsuf Friedrich Nietzsche berbicara tentang pentingnya kehendak bebas (Wille zur Macht) sebagai kemampuan manusia untuk melampaui tekanan lingkungan dan membangun integritasnya sendiri.
Ketika seorang pejabat kehilangan kebebasan moralnya, ia bukan lagi pengambil keputusan yang merdeka. Ia menjadi bagian dari rantai sistem yang mengekalkan penyimpangan.
Hanya Ada Satu Jalan Keluar: Menjadi Pejabat Merdeka
Persoalan ini sesungguhnya memiliki satu solusi mendasar, yaitu keberanian untuk menjadi Pejabat Merdeka.
Pejabat merdeka adalah mereka yang tidak tersandera masa lalu, tidak tunduk pada tekanan kelompok kepentingan, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat perlindungan diri. Mereka berani mengambil keputusan berdasarkan sumpah jabatan, hukum, dan kepentingan rakyat.
Tentu pilihan ini tidak mudah. Risiko politik, tekanan birokrasi, hingga ancaman terhadap karier menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.
Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian individu yang memilih berdiri tegak di tengah tekanan.
Karena pada akhirnya, nama lain dari kepemimpinan adalah keberanian mengambil risiko.***
Penulis adalah Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP)
