Jakarta – terasdepok.com | Jika muncul pertanyaan : Apakah ada Tentara yang Reformis? Menjunjung tinggi Supremasi Sipil? Adakah Tentara yang menolak jabatan sipil bagi TNI? memperjuangkan penghapusan Dwi Fungsi ABRI?
Jawabannya ternyata ada.
Satu-satunya Tentara pejabat publik yang di era reformasi yang namanya termaksud di atas adalah Letjend (Purn) Agus Widjojo. Jabatan terakhir Beliau adalah Dubes Filipina.
Agus Widjojo sering dipandang sebagai sosok beda karena keberaniannya menjadi motor penggerak reformasi internal TNI di saat institusi tersebut masih sangat dominan di ranah politik.
Sebagai intelektual militer yang menempuh pendidikan di luar negeri, ia dengan gigih mendorong penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI dan memperjuangkan supremasi sipil. Sebuah sikap yang jarang ditemukan di kalangan petinggi militer seangkatannya.
Melalui visinya yang jernih dalam memisahkan peran pertahanan dan politik, ia membuktikan bahwa seorang perwira tinggi bisa menjadi arsitek demokrasi yang jujur tanpa kehilangan kewibawaannya sebagai prajurit.
Pemikiran Visioner
- Penghapusan Dwifungsi ABRI secara Total
Agus Widjojo adalah salah satu arsitek intelektual di balik penarikan TNI dari parlemen dan pemisahan TNI dengan Polri. Beliau berpendapat bahwa militer harus fokus pada fungsi pertahanan luar negeri dan berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis. - Reformasi Komando Teritorial (Koter)
Gagasannya yang paling radikal namun sistematis adalah usulan untuk menghapus komando teritorial tingkat rendah seperti Kodim dan Koramil secara bertahap. Beliau menilai fungsi pembinaan teritorial seharusnya dialihkan kepada pemerintah daerah (sipil) agar militer tidak masuk terlalu jauh ke urusan domestik masyarakat. - Kritis terhadap Perluasan Jabatan Sipil bagi TNI
Hingga akhir hayatnya, beliau konsisten mengkritik revisi UU TNI yang mencoba memperluas penempatan perwira aktif di lembaga sipil. Menurutnya, tentara tidak boleh selamanya diberi tugas jabatan sipil karena itu bukan tugas pokok mereka. Keterlibatan di sektor non-pertahanan (seperti pertanian) hanya akan mengganggu profesionalisme. - Rekonsiliasi Tragedi 1965. Sebagai putra dari pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S, beliau mengambil posisi yang sangat dewasa dengan mendorong rekonsiliasi nasional. Beliau menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran dan keadilan restoratif untuk menyembuhkan luka masa lalu tanpa harus terjebak dalam siklus dendam berkelanjutan.
Daftar Jabatan Dalam Militer Strategis :
- Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI (sekarang Sesko TNI) pada tahun 1999.
- Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI – jabatan ini merupakan posisi kunci di mana beliau merumuskan banyak kebijakan reformasi TNI.
Jabatan Pemerintahan dan Politik
-Wakil Ketua MPR RI (2001–2003) – mewakili Fraksi TNI/Polri, di mana beliau memimpin proses pengunduran diri TNI dari parlemen.
-Deputi Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) pada masa pemerintahan SBY.
-Komisioner Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia–Timor Leste.
-Gubernur Lemhannas RI (2016–2022) – menjabat selama hampir enam tahun di bawah Presiden Joko Widodo.
Jabatan Diplomatik
-Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Filipina (Januari 2022 – Februari 2026), merangkap sebagai Dubes untuk Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau.
Beliau adalah putra dari Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo. Semua buah pemikiran brilian Beliau, kini menuji titik anomali. Pemerintahan Prabowo justru sedang memperluas jabatan sipil untuk TNI Aktif
UU TNI yang baru memungkinkan prajurit aktif menjabat di hingga 14-15 kementerian/lembaga tanpa harus pensiun dini. Naik dari sebelumnya yang hanya 10 instansi. Kebijakan ini banyak pengamat menganggap sebagai bentuk legalisasi kembalinya dwifungsi TNI
Pemerintahan sedang berupaya menguatkan dan menambah Komando Teritorial (Koter). Mendorong penguatan struktur militer hingga ke tingkat paling bawah di daerah. Menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi dan berencana membentuk batalion teritorial di tiap kabupaten/kota.
Melibatkan TNI dalam Program Non-Pertahanan. Keterlibatan secara masif dalam program ketahanan pangan, korporasi agrikultur, hingga bantuan infrastruktur lokal.
Letjend (Purn) Agus Widjojo tutup usia Minggu, 8 Februari 2026 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Perjuangan visioner beliau dikenang sebagai sosok demokratis di tubuh militer. Sumbangsihnya semasa hidup menginspirasi pemikiran reformis baru.
Selamat jalan Jendral, tabik
Penulis : Purbo Satrio – Litbang Demokrasi
