Oleh : mBah Kuntjir INAKER.
Dari sudut pandang etika publik, korupsi APBN yang didominasi oleh penyelewangan pajak adalah pelanggaran terhadap kontrak moral antara warga dan negara.
Pajak bukan sekadar kewajiban fiskal namun itu adalah sumber daya kolektif yang wajib dikelola untuk kepentingan umum, bukan keuntungan pribadi atau kelompok korup.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memaparkan dengan gamblang persiolan etika publik dalam pengelolaan atas pajak rakyat. OECD menjadi organisasi internasional yang membantu negara-negara merumuskan kebijakan untuk kemakmuran, kesetaraan, kesejahteraan, dan serta tata kelola yang baik. Menekankan bahwa keterbukaan informasi harus disertai mekanisme pengawasan, kontrol risiko, dan serta penegakan sanksi yang efektif.
Kewajiban fidusia
Pejabat publik memegang fiduciary duty yaitu kewajiban mengelola kepercayaan Rakyat banyak dengan setia, cermat, dan serta mengutamakan kepentingan publik berdasar iman dan ketaqwaan.
Baca Juga : Secangkir Sadapan Kopi Robusta Dampit di Katutangan Heritage
Ketika dana pajak disalahgunakan, pejabat mengubah mandat warga menjadi instrumen pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok.
OECD mendefinisikan integritas publik sebagai keselarasan berkelanjutan dengan nilai, prinsip, dan serta norma-norma bersama untuk mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan kelompok.
Dalam kerangka itu, korupsi bukan dosa kecil administratif, melainkan pengkhianatan terhadap mandat publik.
Keadilan Distributif
Etika Publik menuntut keadilan distributif yang sumber daya negara harus dialokasikan secara proporsional bagi kebutuhan warga, terutama kelompok paling rentan.
Korupsi membalikkan prinsip ini karena memindahkan dana dari layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial kepada jaringan kekuasaan dan serta kekayaan pribadi maupun kelompok.
Baca Juga : Jokowi, Dua Dekade Politik Hasil dan Warisan yang Belum Selesai
Korupsi memboroskan sumber daya publik, memperlebar ketimpangan ekonomi kurang menggaga diantara si kaya dan miskin dan serta kerawanan sosial, memicu ketidakpuasan serta polarisasi politik, menurunkan kepercayaan pada institusi.
Dengan demikian, korupsi APBN bukan hanya merugikan kas negara, hal mana memperburuk ketidaksetaraan struktural akut.
Akuntabilitas dan serta transparansi Etika Publik menuntut tiga syarat pengelolaan uang Rakyat yaitu : Transparansi dalam asal dana, alokasi, kontrak, dan serta realisasi anggaran terbuka untuk dipahami warga.
Baca Juga : Kesadaran Kolektif Mensejarah Soempah Pemoeda 1928
Akuntabilitas yaitu setiap pejabat dapat menjelaskan dan serta mempertanggungjawabkan keputusan serta pengeluarannya.
Pengawasan Efektif adalah auditor, lembaga pengawas, pers, dan serta masyarakat sipil memiliki akses serta daya maka transparansi saja tidak cukup.
Tanpa konsekuensi, transparansi hanya menjadi teater moral.
Merusak kepercayaan.
Korupsi Merusak Modal Sosial
Ketika warga melihat pajak yang mereka bayar berakhir sebagai mark-up proyek, suap, atau nepotisme, muncul dilema moral. Inilah kerusakan etis yang paling dalam hal korupsi tidak hanya mengambil uang, namun menular pada norma sosial. Kejujuran tampak naif dan menormalisasi penyalahgunaan kuasa.
Baca Juga : Spiritualitas, Budaya Tetap Bermakna Serta Damai Dibersamai AI
Padahal, integritas publik menuntut pejabat melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihatpun namun iman dan serta seberapa derajad taqwa melekat.
Implikasi etisnya negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama APBN memiliki kewajiban moral yang lebih besar untuk menjaga setiap rupiah. Semakin besar porsi pajak dalam APBN, semakin berat pula tanggung jawab etis pemerintah untuk memastikan dana itu benar-benar kembali sebagai layanan publik.
Oleh karena itu, Etika Publik menuntut lebih dari slogan antikorupsi dalam perlindungan whistleblower. Audit independen, pengungkapan kontrak publik, pembatasan konflik kepentingan, hukuman yang konsisten, dan serta partisipasi warga dalam pengawasan anggaran.
OECD menempatkan sistem integritas, budaya integritas, dan serta akuntabilitas sebagai tiga pilar pengelolaan publik yang bermoral sekaligus beretika.***
(Dprs/Erl)
