Berita Nasional

PNIB: Marthinus Hukom, Jenderal Polri Berintegritas dengan Segudang Prestasi, Sosok yang Patut Dipertimbangkan untuk Jabatan Menteri

×

PNIB: Marthinus Hukom, Jenderal Polri Berintegritas dengan Segudang Prestasi, Sosok yang Patut Dipertimbangkan untuk Jabatan Menteri

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum PNIB AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) dukung Marthinus Hukom menjadi menteri (Foto grafis : terasdepok.com )

Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umumnya, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menyampaikan pandangan mengenai rekam jejak dan kepemimpinan Komjen Pol. Marthinus Hukom. PNIB menilai pengalaman panjang, integritas, serta pendekatan humanis yang melekat pada kepemimpinannya merupakan hal penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan, termasuk posisi menteri.

Gus Wal menyoroti keberanian Marthinus Hukom dalam menyampaikan sikap dan pandangan yang berbeda dengan kepemimpinan Kapolri pada era Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurut PNIB, keberanian menyampaikan pandangan kritis secara terbuka merupakan bagian penting dari integritas seorang pejabat publik, selama tetap berlandaskan tanggung jawab, profesionalitas, dan kepentingan bangsa.

Baca Juga : Sosok Marthinus Hukom, Eks Kepala Densus 88 dan BNN yang Berani Berseberangan dengan Ex Kapolri Listyo Sigit

Marthinus Hukom sendiri memiliki perjalanan panjang di dunia antiterorisme. Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), ia pernah memimpin Densus 88 Antiteror Polri pada periode 2020–2023. Ia juga memiliki pengalaman dalam bidang intelijen, penindakan terorisme, serta pernah bertugas di lingkungan BNPT.

PNIB juga menyoroti capaian Densus 88 Antiteror Polri selama kepemimpinan Marthinus Hukom. Gus Wal menilai keberhasilan menjaga situasi keamanan nasional hingga Indonesia mengalami periode tanpa serangan teror yang berhasil terjadi (zero attack) merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut perlu dilihat berdasarkan data dan periode pencatatan resmi agar tidak mengabaikan dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.

Hal lain yang menjadi perhatian PNIB adalah pendekatan humanisme dalam penanganan terorisme. Menurut Gus Wal, pemberantasan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan dan penindakan hukum, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan, pembinaan, dialog, serta pemulihan kesadaran kebangsaan.

Baca Juga : PNIB: Momentum Sumpah Pemuda, Saatnya Gelorakan Persatuan, Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, Jaga Indonesia dari Anarkisme, Khilafah Terorisme dan Korupsi

“Pendekatan humanis harus menjadi kekuatan dalam melawan ideologi kekerasan. Kita tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan dalam menghadapi mereka yang terpapar paham radikal. Mereka yang bersedia meninggalkan ideologi kekerasan harus diberikan ruang untuk kembali, bertobat, dan merangkul kembali Merah Putih serta Ibu Pertiwi,” ungkap Gus Wal.

PNIB memandang bahwa proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Mantan narapidana terorisme yang telah menjalani proses hukum dan bersungguh-sungguh meninggalkan paham kekerasan perlu mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat dan kehidupan kebangsaan.

Lebih lanjut, Gus Wal menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak semata-mata diukur dari pangkat, jabatan, maupun penghargaan, tetapi juga dari keberanian menjaga prinsip, konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap keselamatan rakyat serta keutuhan NKRI.

Baca Juga : PNIB : Terima Kasih Kepada Kapolri Baru, Pelaku Intoleransi Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg Jadi Tersangka

“Indonesia membutuhkan figur-figur yang memiliki pengalaman, keberanian, integritas, dan perspektif kemanusiaan. Jabatan publik jangan hanya menjadi ruang bagi mereka yang pandai membangun kekuasaan, tetapi harus diisi orang-orang yang memiliki rekam jejak pengabdian dan memahami persoalan bangsa,” tegasnya.

Atas dasar itu, PNIB mendorong agar rekam jejak dan pengalaman Marthinus Hukom turut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebutuhan kepemimpinan nasional, termasuk apabila terdapat peluang untuk mengemban amanah sebagai menteri.

Menurut PNIB, tantangan Indonesia ke depan tidak ringan. Persoalan radikalisme, terorisme, narkotika, intoleransi, hingga ancaman perpecahan bangsa membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Merah Putih harus menjadi panggilan pengabdian, bukan sekadar simbol kekuasaan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berintegritas, humanis, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun kekuasaan,” Negara ini butuh Figur seperti Marthinus Hukom dan Marthinus Hukom lainya untuk mengabdi kepada negeri dan melayani rakyat dengan setulus hati dengan penuh dedikasi dan integritas, pungkas Gus Wal

Tinggalkan Balasan