Berita Nasional

Menyikapi Maraknya Aksi Intoleransi, Ormas PNIB Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Toleransi Nasional 16 November

×

Menyikapi Maraknya Aksi Intoleransi, Ormas PNIB Desak Pemerintah Segera Tetapkan Hari Toleransi Nasional 16 November

Sebarkan artikel ini
PNIB mendesak pemerintah segera menetapkan Hari Toleransi Nasional tanggal 16 November sebagai wujud persatuan dan kesatuan di negara yang majemuk (Foto : Generate AI Terasdepok.com)

Jakarta — Terasdepok.com — Ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umumnya, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), mendesak pemerintah untuk segera menetapkan 16 November sebagai Hari Toleransi Nasional. Menurut PNIB, kondisi bangsa Indonesia tercinta saat ini telah memasuki fase darurat intoleransi dan krisis multidimensi. Hal tersebut ditandai dengan masih maraknya pelarangan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.

Menguatnya paham radikalisme khilafah terorisme dengan berbagai pola menurut Gus Wal sudah menyasar generasi muda melalui media sosial dan game online

Gus Wal menegaskan bahwa penetapan Hari Toleransi Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen negara dalam memperkuat ideologi kebangsaan. Memastikan seluruh warga negara memperoleh hak konstitusional untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dan juga hak mendirikan rumah ibadahnya yang dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga : Bojonegoro Masuk Kategori Kekeringan Ekstrem, PNIB Kritisi Bantuan 1 Tandon Air dari Pemda yang Timpang Dengan Kebutuhan Ribuan Warga

“Indonesia sedang menghadapi darurat intoleransi yang berkelindan dengan berbagai persoalan multidimensi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menggerus persatuan bangsa. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui kebijakan yang memperkuat toleransi sebagai karakter bangsa,” tegas Gus Wal.

Relevansi Hari Toleransi Nasional

PNIB secara khusus mendesak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk bersama-sama menginisiasi serta memperjuangkan penetapan 16 November sebagai Hari Toleransi Nasional.

Menurut Gus Wal, pertahanan negara tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kokohnya persatuan masyarakat. Sementara Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas sosial dan harmoni antar umat beragama. Kementrian HAM memiliki peran hak asasi manusia menjalankan ibadahnya sesuai agama yang dianutnya.

Baca Juga : Sumbang 99.999 Liter Air Atasi Kekeringan di Bojonegoro, PNIB : Ironisnya Kabupaten Kaya Minyak Namun Miskin Air

“Pertahanan bangsa dimulai dari kokohnya persatuan rakyat. Tidak mungkin Indonesia kuat apabila masyarakat terus dipecah oleh intoleransi. Begitu pula pembangunan sosial tidak akan berhasil tanpa adanya rasa saling menghormati antarsesama warga bangsa,” ujarnya

Penetapan Hari Toleransi Nasional 16 November akan menjadi pengingat kolektif bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa yang harus terus dijaga.  Bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan jatidiri dan karakter bangsa Indonesia serta pondasi utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca Juga : Refleksi Hari Kemerdekaan, PNIB : Saatnya Indonesia Terbebas dari Korupsi, Intoleransi, Khilafah Anarkisme Terorisme Premanisme

“Indonesia didirikan di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai intoleransi terus berkembang hingga mengancam masa depan bangsa. Kami mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menjadikan 16 November sebagai Hari Toleransi Nasional. Menjadi simbol komitmen negara dalam menjaga persatuan, melindungi kebebasan beragama, dan mencegah berkembangnya intoleransi, radikalisme, premanisme, anarkisme serta terorisme di Indonesia,” pungkas Gus Wal.

Tinggalkan Balasan