Jakarta – Terasdepok.com | Publik seantero Nusantara kembali prihatin, usai Kejagung mengusut dugaan korupsi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga sosok jajaran Pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka mark-up anggaran yang diprediksi merugikan negara triliunan rupiah.

Mereka adalah Dadan Hindayana (Ketua BGN), Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, keduanya wakil ketua BGN. Kegelisahan publik kini terjawab sudah bahwa tata kelola BGN jauh dari kata kerakyatan dan transparan.

AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) Ketua Umum ormas PNIB melontarkan komentar tajam terkait dugaan korupsi petinggi BGN. Menurutnya kepercayaan publik turun drastis terkait proyek peningkatan gizi Nasional tersebut.

“MBG sejatinya adalah proyek politik Pemerintahan Prabowo, bukan program sosial. Semua bisa kita lihat dari oligarki di dalam BGN, siapa saja yang terlibat dalam SPPG dan Yayasan apa yang dipercaya menjadi vendor BGN. Semua adalah pendukung pemenangan Capres 2024 lalu.” ungkap Gus Wal blak blakan menanggapinya.

Perilaku korupsi selalu dimulai dari jumlah anggaran fantastis yang dialokasikan. Tanpa perhitungan matang dana ratusan triliun mengalir ke pengelola BGN yang diisi orang orang dengan kepentingan politik.

“Anggaran ratusan triliun lebih dari separohnya adalah rekayasa para politikus untuk menggarong uang rakyat atas nama kepentingan gizi. Dari yang merancang hingga yang mengeluarkan anggaran semua terlibat rekayasa berjamaah. Aparat penegak hukum mesti mengusut tuntas, jangan hanya Dadan, Lodewiyk dan Sony saja yang terkesan pasang badan” imbuhnya.

Gus Wal dan PNIB mendorong pemerintah berani mengambil langkah tegas atas carut marut BGN. Tidak sebatas mengusut kasus korupsinya, namun merubah cara pandang kebijakan anggaran bukan proyek politik. Masih banyak program sosial lain yang lebih ideal dan minim dikorupsi dengan melibatkan sistem yang sehat.

Solusi Kebijakan

“Jumlah warga miskin tercatat 23 juta. Anggaran MBG 335 triliun per tahun. Jika itu dibagi uang tunai rata-rata tiap kepala akan menerima 1,2 juta per bulan. Satu keluarga miskin ada 5 orang berarti ada uang 6 juta yang bermanfaat besar bagi mereka. Itul perhitungan sederhana kita sebagai rakyat yang berharap ada pemerataan ekonomi dari uang yang bersumber pajak kita juga”. lanjut Gus Wal.

“Namun mengapa para pengambil kebijakan tidak memilih opsi sederhana itu?. Ya karena dari mereka sudah korupsi sejak dalam pikiran. Bagaimana membuat program MBG yang bisa melibatkan koleganya dan mendapat keuntungan biaya pengelolaan, bonus mark up anggaran” imbuh Gus Wal.

PNIB dan seluruh lapisan masyarakat berharap pemerintah lebih bijak membagi porsi keberpihakan lebih besar kepada rakyat daripada pada kepentingan elite. Tanpa rakyat yang sejahtera, para elite tidak akan pernah hidup tenang di atas penderitaan pendukungnya.

Korupsi, Narkoba, Intoleransi, Khilafah, Radikalisme Terorisme adalah musuh rakyat dan bangsa Indonesia. Mari segenap anak bangsa saatnya bersatu padu melawanya demi Persatuan Indonesia, Keselamatan dan keutuhan Bangsa Negara Indonesia” pungkas Gus Wal. (Prst)