Disclaimer: Bagi yang tidak menyukai pembahasan detail dan panjang, silakan dilewati.
TERASDEPOK.COM | Kebetulan saya sendiri bergerak di area teknologi, khususnya nuklir (nuclear technology). Karena itu, saya tertarik membedah metode Prof. B.J. Habibie dari kacamata struktural dan manajerial.
Namun, bagi rekan-rekan yang benar-benar ingin belajar dan memahami konsepnya sampai ke akar, saya akan mencoba membedahnya dari latar belakangnya.
Saya yakin hampir semua orang di Indonesia mengenal nama B.J. Habibie. Ketika nama itu disebut, yang langsung terlintas biasanya adalah pesawat terbang, kecerdasan intelektual, atau kisah cinta legendarisnya bersama Ibu Ainun.
Ekspektasi kita ketika membicarakan beliau tentu lebih banyak berkaitan dengan dunia sains dan kedirgantaraan. Namun, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa Habibie tidak hanya memiliki keahlian di bidang teknologi penerbangan.
Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3, Habibie juga menghadapi salah satu situasi ekonomi dan politik paling berat dalam sejarah Indonesia modern, yakni masa transisi setelah krisis moneter 1997–1998.
Masa jabatan B.J. Habibie berlangsung sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dalam periode yang relatif singkat tersebut, pemerintahannya mengambil sejumlah keputusan penting untuk memulihkan stabilitas ekonomi, sistem perbankan, kelembagaan negara, serta kepercayaan publik dan internasional terhadap Indonesia.
Nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk hingga sekitar Rp17.000 per dolar AS pada puncak krisis kemudian bergerak menguat secara signifikan selama masa pemerintahannya.
Tentu, pemulihan tersebut tidak terjadi karena satu orang atau satu kebijakan saja. Ada banyak faktor yang memengaruhi, termasuk kebijakan Bank Indonesia, kondisi ekonomi global, program restrukturisasi perbankan, dukungan internasional, serta dinamika politik setelah jatuhnya Orde Baru.
Namun, justru di sinilah menariknya membedah pendekatan Habibie.
1. Warisan Krisis: Ekonomi Ambruk dan Perbankan Harus Diamputasi
Kita perlu melihat kembali situasi Indonesia pada 1998 untuk memahami betapa berat kondisi yang diwarisi pemerintahan Habibie.
Ketika Habibie dilantik sebagai presiden pada 21 Mei 1998, Indonesia berada dalam kondisi darurat.
Kerusuhan sosial terjadi di berbagai daerah. Banyak perusahaan menghadapi tekanan berat karena utang dalam valuta asing membengkak akibat kejatuhan rupiah. Inflasi melonjak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan runtuh.
Masyarakat berbondong-bondong menarik simpanannya dari bank karena khawatir lembaga keuangan tempat mereka menyimpan uang tidak mampu bertahan. Fenomena rush atau penarikan dana secara besar-besaran menjadi salah satu ancaman serius terhadap sistem keuangan.
Di tengah situasi tersebut, Habibie memahami bahwa salah satu jantung persoalan ekonomi berada pada sektor perbankan.
Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dilakukan restrukturisasi terhadap perbankan nasional. Bank-bank yang dianggap tidak layak diselamatkan dilikuidasi, sementara bank-bank yang masih memiliki prospek direstrukturisasi atau digabungkan.
Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah pembentukan Bank Mandiri pada Oktober 1998 melalui penggabungan empat bank pemerintah, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.
Restrukturisasi juga dilakukan terhadap sejumlah bank besar lainnya.
Langkah tersebut memang sangat keras. Namun, dalam situasi krisis, terkadang sistem yang sakit harus diperbaiki dari akarnya agar tidak terus menjadi beban bagi perekonomian.
2. Memerdekakan Bank Indonesia
Langkah penting berikutnya adalah penguatan independensi Bank Indonesia.
Habibie memahami bahwa pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia membutuhkan institusi moneter yang kredibel dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.
Pada 1999, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang tersebut memperkuat posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Bagi Indonesia yang baru keluar dari rezim Orde Baru, perubahan tersebut merupakan langkah institusional yang sangat penting.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar bagaimana menguatkan rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun fondasi kelembagaan agar kebijakan moneter dapat berjalan lebih kredibel.
3. Berani Berhadapan dengan Rekomendasi IMF
Pada masa krisis, Indonesia memperoleh bantuan internasional, termasuk melalui program IMF.
Namun, hubungan Indonesia dengan IMF tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah menghadapi berbagai persyaratan dan rekomendasi dalam program pemulihan ekonomi.
Di sinilah pendekatan Habibie menarik untuk dipelajari.
Pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan penyesuaian ekonomi berdampak langsung terhadap masyarakat yang sedang mengalami tekanan berat.
Habibie tidak hanya melihat persoalan dari perspektif angka-angka makroekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.
Kebijakan pemerintah pada masa itu menunjukkan bahwa kerja sama dengan lembaga internasional tidak berarti seluruh keputusan nasional harus diterima tanpa pertimbangan kepentingan domestik.
Indonesia tetap harus memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial dan ekonominya.
4. Kran Demokrasi Dibuka, Kepercayaan Publik dan Dunia Internasional Dipulihkan
Habibie juga menyadari bahwa persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik.
Karena itu, reformasi tidak hanya dilakukan di bidang ekonomi dan kelembagaan, tetapi juga di bidang politik.
Kebebasan pers diperluas. Reformasi hukum dilakukan. Partai politik memperoleh ruang yang jauh lebih besar untuk berkompetisi. Pemilu 1999 diselenggarakan dengan sistem multipartai dan menjadi salah satu tonggak penting transisi demokrasi Indonesia.
Kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan politik.
Stabilitas politik, kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan publik merupakan bagian penting dari ekosistem investasi.
Indonesia sedang berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa setelah jatuhnya Orde Baru, negara ini memiliki kemampuan untuk melakukan transisi menuju sistem yang lebih demokratis.
Jadi, Apa yang Sebenarnya Dilakukan Habibie?
Menurut saya, kekuatan pendekatan Habibie bukan semata-mata karena beliau memiliki kemampuan menghitung angka ekonomi.
Justru yang menarik adalah cara berpikirnya sebagai seorang engineer.
Seorang engineer terbiasa melihat persoalan sebagai sebuah sistem.
Jika sebuah sistem mengalami kerusakan, yang dicari bukan hanya komponen yang rusak, tetapi juga hubungan antarkomponen yang menyebabkan sistem tersebut gagal bekerja.
Begitu pula dengan krisis Indonesia.
Habibie tidak hanya berhadapan dengan rupiah yang jatuh. Ia berhadapan dengan perbankan yang kolaps, utang perusahaan, hilangnya kepercayaan masyarakat, ketidakstabilan politik, inflasi, tekanan sosial, serta rendahnya kepercayaan internasional.
Karena itu, penyelesaiannya pun harus dilakukan secara sistemik.
Perbankan dibenahi.
Kelembagaan moneter diperkuat.
Reformasi politik dijalankan.
Kebebasan pers dibuka.
Pemilu diselenggarakan.
Dan semuanya dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas.
Tentu, mengatakan bahwa penguatan rupiah semata-mata merupakan hasil dari kebijakan Habibie adalah penyederhanaan sejarah. Pemulihan nilai tukar juga dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan kebijakan lain.
Namun, kontribusi pemerintahan Habibie dalam menciptakan stabilisasi dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi ekonomi dan kelembagaan tetap layak dipelajari.
Mungkin inilah yang membuat sosok Habibie begitu menarik.
Beliau bukan lulusan ekonomi, tetapi cara berpikirnya yang sistematis, logis, dan berbasis penyelesaian masalah mampu diterapkan dalam menghadapi persoalan negara yang sangat kompleks.
Habibie mungkin tidak datang sebagai ekonom. Ia datang sebagai seorang engineer yang berpikir dalam kerangka sistem.
Dan mungkin di situlah salah satu warisan terbesarnya.
Catatan dan Keterbukaan untuk Dikoreksi
Saya bukan orang yang paling khatam mengenai teori ekonomi makro dunia. Tulisan ini lahir dari kekaguman saya setelah melakukan riset dan membaca berbagai referensi mengenai perjalanan intelektual serta karier Habibie, termasuk pengalaman beliau di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), perusahaan penerbangan Jerman tempat beliau pernah menjadi salah satu pimpinan.
Karena itu, saya sangat terbuka untuk dikoreksi.
Jika di antara pembaca ada yang memiliki latar belakang ilmu ekonomi, sejarah politik, atau mengalami langsung masa transisi kepemimpinan pada 1998–1999, silakan luruskan jika terdapat argumen atau data dalam tulisan ini yang kurang tepat.
Justru diskusi dan koreksi itulah yang saya harapkan.
Dari seluruh kebijakan Habibie tersebut, menurut Anda, mana yang paling jenius?
Terakhir…
Terlepas dari segala dinamika politik di masa lalu, kita patut memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.
Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum.
Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, perjuangan dan dedikasinya untuk bangsa ini dicatat sebagai amal kebaikan yang terus mengalir, serta beliau ditempatkan di tempat terbaik di Jannah Firdaus.
Amin.
Terima kasih atas dedikasinya, Pak Habibie.
Perjuanganmu tidak kami lupakan.
Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan-Nya.
Dan mungkin, ada satu pesan penting yang masih relevan untuk pemerintah hari ini:
Jangan mengkhianati nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bagian dari legacy dan perjuangan Habibie.
Semoga.
Salam,
Kiky Lonewolf
