Oleh : M Nadhim Ardiansyah
Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se Nusantara.
Bapak Presiden yang terhormat,
Surat cinta ini datang dari seseorang yang masih bodoh, Pak. Saya masih belajar di jenjang magister bidang pertanian. Masih membaca, masih mempertanyakan, masih berusaha memahami bagaimana negeri yang menjanjikan kesejahteraan petani seharusnya mengurus mereka.
Karena masih belajar, saya punya banyak pertanyaan. Semoga di hadapan kekuasaan, bertanya masih diperbolehkan.
Bapak Presiden yang dihormati masyarakat,
Jika pakar yang berbeda pandangan dianggap bodoh, ukuran kepintaran sebenarnya apa, Pak? Ketepatan analisis atau kesediaan menyetujui pendapat penguasa? Apakah kritik mereka keliru secara ilmiah, atau sekadar mengusik ketenangan Bapak?
Seorang pakar tentu bisa salah. Peneliti bisa keliru membaca data. Mahasiswa seperti saya lebih mungkin lagi membuat kekeliruan. Tetapi kesalahan analisis perlu dijawab dengan analisis. Tunjukkan datanya. Buka metodenya. Persilakan publik menilai. Sebutan merendahkan tidak membuat kebijakan menjadi lebih benar.
Saya khawatir, Pak, jika kecerdasan hanya diakui ketika ia mengangguk, perguruan tinggi akhirnya cukup mengajarkan satu keterampilan: menyenangkan kekuasaan.
Bapak Presiden yang disayangi masyarakat Indonesia,
Apakah negeri ini kekurangan ahli pertanian sehingga seorang jenderal dipercaya menjadi wakil menteri pertanian?
Muhammad Saleh Mustafa kini menjabat Wakil Menteri Pertanian. Dalam pemberitaan terbaru, ia menyatakan telah mengajukan pengunduran diri dari TNI. Karena itu, pertanyaan saya menyangkut alasan pemilihan dan ukuran kompetensinya, serta kejelasan penyelesaian status militernya.
Apa pertimbangan Bapak memilihnya? Pengalaman apa yang paling relevan dengan persoalan petani? Bagaimana pemerintah memastikan pengetahuan agronomi, ekonomi pertanian, tata kelola pangan, dan pengalaman organisasi tani menjadi dasar pengambilan keputusan?
Pertanian membutuhkan kemampuan memahami tanah, air, iklim, pasar, dan perilaku manusia. Petani mempunyai pengalaman yang tidak seluruhnya tercatat dalam laporan kementerian. Penyuluh mengetahui persoalan yang sering hilang ketika angka desa diringkas menjadi angka nasional. Para peneliti pun bekerja untuk menjelaskan mengapa program yang tampak baik di atas kertas bisa tersendat di lapangan.
Pengetahuan itu perlu mendapat tempat dalam kekuasaan, Pak. Besarnya tanggung jawab pangan menuntut alasan pengangkatan pejabat yang dapat diuji secara terbuka.
Bapak Presiden yang dibanggakan,
Tentang kabar petani ditangkap setelah menyampaikan kritik, saya menghendaki penjelasan yang terang: apa perbuatannya, apa dasar penindakannya, dan bagaimana pemerintah menjamin bahwa kritik tidak diperlakukan sebagai kejahatan?
Jika seseorang ditangkap semata-mata karena mengkritik kebijakan pertanian, pemerintah telah melukai orang yang seharusnya dilindungi. Jika ada dugaan pelanggaran lain, jelaskan dan buktikan secara terbuka. Jangan biarkan ketidakjelasan membuat petani takut menyampaikan keadaan yang mereka alami.
Apakah citra keberhasilan ketahanan pangan begitu rapuh sehingga keluhan dari sawah dianggap mampu meruntuhkannya?
Petani yang mempersoalkan harga gabah sedang berbicara tentang penghasilannya. Petani yang mengeluhkan pupuk sedang menjelaskan hambatan produksinya. Petani yang mempertanyakan kebijakan sedang menagih tanggung jawab pemerintah. Keluhan itu menyediakan bahan evaluasi yang tidak bisa digantikan oleh tepuk tangan dalam acara seremonial.
Bapak Presiden,
Di sinilah saya melihat ambiguitas pemerintahan yang perlu dijawab. Pemerintah ingin memperkuat pertanian. Maka, seberapa besar ruang yang diberikan kepada petani untuk ikut menentukan arah kebijakan? Pemerintah ingin menghargai ilmu pengetahuan. Maka, apakah kesimpulan ilmiah yang tidak menyenangkan juga bersedia didengar?
Saya masih belajar memahami Jürgen Habermas. Dalam gagasannya tentang kepentingan pengetahuan yang emansipatoris, refleksi kritis berkaitan dengan upaya membebaskan manusia dari dominasi dan membangun otonomi. (iep.utm.edu) Bagi saya, gagasan itu membawa pertanyaan sederhana ke dalam pertanian: apakah kebijakan membuat petani lebih mampu menentukan hidupnya sendiri?
Substansi emansipasi harus terasa dalam kehidupan mereka. Petani mempunyai akses terhadap pengetahuan, memperoleh informasi harga yang terbuka, dapat memperkuat posisi tawarnya, dan berani mengoreksi keputusan pemerintah. Mereka ikut berbicara sejak kebijakan dirancang, kemudian ikut menilai hasilnya.
Karena itu, kami meminta pemerintah membuka data produksi dan kesejahteraan petani untuk diuji; menjelaskan ukuran kompetensi pejabat pertanian; melibatkan akademisi, penyuluh, dan organisasi tani secara bermakna; serta menjamin ruang kritik yang bebas dari intimidasi.
Keberhasilan pangan perlu diperiksa sampai ke rumah tangga petani. Berapa pendapatan bersih mereka? Seberapa besar biaya produksinya? Siapa yang menikmati keuntungan terbesar dalam rantai perdagangan? Apakah anak petani melihat masa depan yang layak di bidang pertanian?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menunjukkan kedalaman keberhasilan pemerintah.
Bapak Presiden yang terhormat,
Saya menulis surat ini dengan kesadaran bahwa pengetahuan saya terbatas. Tetapi keterbatasan pengetahuan seorang warga tidak menghapus haknya untuk bertanya. Besarnya kekuasaan seorang presiden justru memperbesar kewajibannya untuk menjawab.
Jika pandangan saya salah, luruskan dengan pengetahuan. Jika data saya kurang, bukalah data pemerintah. Jika kritik saya terasa keras, lihatlah persoalan yang melahirkannya.
Saya masih belajar, Pak. Saya berharap pemerintah juga bersedia belajar dari orang-orang yang selama ini bekerja di sawah, berbicara di ruang kuliah, dan menyampaikan kritik tanpa pernah diundang ke istana.
Terimalah surat cinta ini sebagai ajakan untuk mendengar. Sebab petani berhak memperoleh lebih dari ucapan terima kasih setelah panen: mereka berhak ikut menentukan masa depannya***
(Dprs/Gwl)
Respon (1)