JAKARTA Terasdepok.com – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada tahun 2026 membawa dampak besar terhadap berbagai program penguatan literasi di Indonesia. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp721 miliar pada 2025 kini turun menjadi sekitar Rp377,9 miliar, atau hampir 50 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan di berbagai daerah. Sejumlah program prioritas terpaksa dihentikan, mulai dari distribusi buku ke desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas. Pengadaan buku baru juga terhambat, sementara operasional perpustakaan keliling di sejumlah wilayah ikut terdampak akibat keterbatasan anggaran.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengakui penurunan anggaran yang sangat drastis membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Menurutnya, program pembagian sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi penerima yang berjalan pada 2024–2025 dan mendapat respons positif masyarakat kini harus dihentikan karena tidak tersedia anggaran.

Baca Juga : Viral Anak SD Menyantap MBG di Depan Ruang Kelasnya yang Rubuh

Dampak Pemangkasan Anggaran

Tak hanya distribusi buku, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan, renovasi, pengadaan teknologi informasi, serta perlengkapan perpustakaan di daerah juga tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini dikhawatirkan memperlebar kesenjangan akses terhadap bahan bacaan, terutama di wilayah terpencil.

Di sejumlah daerah, dampaknya semakin nyata. Perpustakaan tidak lagi menerima koleksi buku baru, sementara layanan perpustakaan keliling yang selama ini menjangkau masyarakat di pelosok mulai dikurangi bahkan dihentikan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin terbatas.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Perpusnas menyatakan tetap berupaya menjaga target pembangunan literasi nasional melalui penyesuaian program bersama Bappenas, penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan Relawan Literasi Masyarakat (Relima). Selain itu, lembaga tersebut juga berupaya memperluas kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, komunitas, lembaga filantropi, hingga mitra internasional.

Baca Juga : OJK : Data dan Nama Rekening Pemain Judol Bisa Diblokir Bank

Tanggapan DPR RI

Komisi X DPR RI turut mengingatkan agar pengurangan anggaran tidak menghambat pembangunan literasi nasional. Dukungan terhadap perpustakaan dinilai tetap menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.

Sementara itu, berbagai pegiat literasi berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Mereka menilai perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan salah satu fondasi penting dalam membangun budaya membaca dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia.

Sumber: BBC Indonesia dll