Jakarta,Terasdepok.com – Rencana pemerintah melibatkan ribuan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program pembinaan kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, pemerintah menilai program tersebut bertujuan membentuk karakter dan disiplin peserta didik. Namun, sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan potensi dampak negatif terhadap proses pembelajaran.
Kementerian Sosial menyatakan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan diterjunkan ke 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah pada awal tahun ajaran 2026/2027.
Para taruna dijadwalkan menjalankan program bimbingan keasramaan selama lima hari, yakni 3–8 Agustus 2026, dengan fokus pada pembinaan disiplin, tata tertib, serta pembentukan karakter siswa yang tinggal di asrama.
Namun, kebijakan tersebut mendapat kritik dari kalangan pemerhati pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menilai pelibatan unsur militer dalam pembinaan siswa berpotensi menggeser peran guru dan tenaga pendidik.
“Ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama. Itu kan ranah pedagogis yang mereka bisa handle,” ujar Abdullah Ubaid Matraji sebagaimana dilansir BBC Indonesia.
Menurutnya, pembinaan karakter dan kedisiplinan merupakan bagian dari proses pedagogis yang seharusnya menjadi tanggung jawab tenaga pendidik, bukan institusi militer.
Sejumlah pengamat juga menilai pendekatan berbasis militer dikhawatirkan dapat mengurangi ruang tumbuhnya nalar kritis, kreativitas, dan kebebasan berekspresi peserta didik, yang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan taruna Akmil hanya bersifat sementara dalam rangka pembinaan kehidupan berasrama dan bukan untuk menggantikan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama.
Hingga kini, kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan di ruang publik. Berbagai kalangan mendorong agar pemerintah memastikan setiap program pembinaan karakter tetap mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan, perlindungan anak, serta penghormatan terhadap profesionalisme guru.(Suratmin Ragil)
Sumber: BBC Indonesia
