BEKASI — TERASDEPOK.COM | Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mendukung langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembiayaan dan mempercepat digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Misbahudin yang juga tercatat sebagai anggota Komisi 4 dan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menilai penguatan UMKM harus diikuti dengan akses pembiayaan yang semakin mudah serta pemanfaatan teknologi digital. Profil resmi DPRD Kota Bekasi mencatat Misbahudin merupakan anggota Fraksi Gerindra untuk periode 2024–2029.
“UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Akses modal dan digitalisasi harus terus diperluas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Misbahudin di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (21/8/2026), sebagaimana diberitakan RakyatBekasi.com.
Pemerintah Dorong Pembiayaan UMKM
Dorongan terhadap UMKM tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2026 menyebut pembiayaan UMKM saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun.
Pemerintah menargetkan total pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha yang belum memperoleh dukungan pembiayaan dalam skala memadai.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kredit program sebesar Rp315,18 triliun pada 2026. Hingga Mei 2026, realisasinya mencapai Rp140,09 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Misbahudin, perluasan pembiayaan penting agar pelaku usaha kecil mempunyai ruang untuk meningkatkan produksi, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja.
QRIS Jadi Pengungkit Digitalisasi
Digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian penting dari transformasi UMKM.
Data Bank Indonesia menunjukkan hingga Juni 2026 terdapat 44,86 juta merchant QRIS, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta. Sepanjang semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin menjadi bagian dari aktivitas usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Bank Indonesia juga menargetkan jumlah merchant QRIS mencapai 47 juta pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, termasuk bagi UMKM.
Selain memperluas pasar, digitalisasi transaksi juga berpotensi membantu pelaku UMKM membangun rekam jejak usaha. Pemerintah menyebut data transaksi digital dapat menjadi salah satu basis credit scoring, sehingga pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dapat lebih mudah dinilai kelayakan usahanya.
Gerindra Bekasi Diminta Kawal Implementasi
Misbahudin menilai kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan hingga tingkat daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UMKM di Kota Bekasi.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat akses permodalan sekaligus meningkatkan kemampuan UMKM memanfaatkan teknologi.
Di tingkat Kota Bekasi sendiri, digitalisasi promosi UMKM telah masuk dalam agenda pemerintah daerah. Dokumen Rencana Akhir Perubahan Renja 2026 DPMPTSP Kota Bekasi mencantumkan sosialisasi kemitraan dan penginputan profil UMKM pada situs DPMPTSP sebagai salah satu upaya digitalisasi promosi usaha daerah serta peningkatan kesiapan UMKM bermitra dengan investor.
Dengan demikian, dukungan terhadap digitalisasi UMKM bukan hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan penguatan implementasi di tingkat daerah.
“Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kuat pula fondasi ekonomi Indonesia,” ujar Misbahudin.
Pemerintah sendiri terus mendorong UMKM agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang melalui kombinasi akses pembiayaan, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan pasar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan digitalisasi merupakan salah satu pengungkit agar UMKM semakin produktif dan berdaya saing.**(S.Ragil)
Sumber: Rakyat Bekasi.com
