Pendidikan dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Sejak era pra-kemerdekaan, para kiai dan kaum santri telah menempatkan pendidikan sebagai benteng utama perjuangan bangsa.

Tradisi intelektual dan semangat membela kaum mustad’afin (kelompok tertindas) ini kini mengalir deras dalam darah dua pemuda NU. Ubaidillah Matraji (Cak Ubed) dan Iman Zanatul Haeri.

Melalui jalur organisasi masyarakat sipil dan advokasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), keduanya berdiri di garis depan untuk menggugat ketimpangan sistemik demi menjamin hak konstitusional guru, dosen, dan jutaan anak Indonesia.

Kiprah Ubaidillah Matraji

Ubaidillah Matraji—yang akrab disapa Cak Ubed—merupakan sosok aktivis tulen yang lahir dan ditempa dari rahim ideologi Nahdlatul Ulama. Nalar kritis dan keberpihakannya pada isu-isu sosial telah mengakar sejak ia menduduki bangku kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di masa mahasiswanya, Cak Ubed merupakan figur sentral dalam dunia pergerakan dengan amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Ciputat.

Ciputat dikenal sebagai salah satu episentrum intelektual Islam progresif terbesar di Indonesia. Dan di sanalah Cak Ubed mengasah keahlian advokasi, kepemimpinan, serta komitmennya dalam membela hak-hak masyarakat tertindas.

Selepas dari dunia kampus, estafet perjuangan Cak Ubed tidak pernah padam. Ia memilih jalan sunyi yang konsisten sebagai pengamat dan aktivis pendidikan nasional. Kiprahnya semakin meluas secara nasional saat ia mengemban amanah sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Di lembaga ini, ia secara konsisten menyoroti berbagai carut-marut tata kelola pendidikan. Mulai dari komersialisasi sekolah, diskriminasi anggaran, hingga kecurangan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Langkah paling monumental dalam karier advokasinya tercatat saat Cak Ubed memimpin JPPI melayangkan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait pembebasan biaya pendidikan dasar. Perjuangan ini membuahkan hasil bersejarah lewat Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut secara resmi memerintahkan pemerintah agar menggratiskan biaya pendidikan dasar (SD hingga SMP). Tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga mencakup sekolah swasta.

Kemenangan hukum ini memutus mata rantai diskriminasi yang selama ini mencekik keluarga miskin yang kerap terlempar ke sekolah swasta pinggiran akibat keterbatasan kuota zonasi sekolah negeri.

Sosok Iman Zanatul Haeri

Di sisi lain, Iman Zanatul Haeri mengonsolidasikan perjuangan langsung dari akar rumput ruang kelas. Mas Iman adalah seorang guru sejarah di Madrasah Aliyah (MA) Al-Tsaqafah Ciganjur. Sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj Ciganjur Jagakarsa. Selain mengajar, ia mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Mas Iman menjadi sorotan nasional saat hadir menjadi saksi kunci dalam sidang uji materiil UU APBN di Mahkamah Konstitusi. Dengan keberanian luar biasa, Iman membawa suara hati ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nasibnya terombang-ambing akibat pergeseran postur anggaran.

Dalam kesaksiannya yang emosional namun berbasis data objektif, Iman memaparkan efek domino dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memotong hak-hak dasar pendidik.

Ia membeberkan fakta bahwa anggaran pendidikan yang tergerus memicu keterlambatan gaji guru berbulan-bulan. Pemotongan tunjangan profesi, hingga gelombang PHK massal terhadap guru honorer demi efisiensi fiskal sekolah.

Iman mengkritik bagaimana waktu mengajar guru habis tersita untuk mengurusi logistik makanan ketimbang mempersiapkan materi kelas.

Salah satu kutipan paling berani dari Iman di hadapan Majelis Hakim MK adalah :

Keluhannya mengenai sulitnya mencari keadilan karena lembaga-lembaga negara terkondisikan oleh program politik, sehingga MK menjadi benteng pertahanan terakhir kaum guru.

Mengawal Konstitusi, Menjaga Martabat Guru dan Murid

Meski bergerak dari poros yang berbeda—Ubaidillah Matraji bersama JPPI dan Iman Zanatul Haeri melalui P2G—keduanya bertemu dalam satu titik koordinat perjuangan yang sama:

Menjaga kesucian 20% anggaran pendidikan dalam APBN agar murni digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk komoditas politik.

Keduanya secara bersamaan mengawal sidang di MK untuk menentang penyusupan program non-instruksional ke dalam pos dana operasional sekolah. Cak Ubed secara makro melihat dampak kebijakan politik ini menghambat perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak dan mengancam masa depan jutaan anak putus sekolah.

Sementara Iman secara mikro melihat bagaimana kebijakan ini menghancurkan kesejahteraan mental dan finansial para guru di ruang kelas.

Karakter tawadhu namun tegas, bersandar pada koridor hukum konstitusi. Keberpihakan mutlak pada kaum yang lemah merupakan refleksi nyata dari nilai-nilai Mabadi Khaira Ummah (langkah awal pembentukan umat terbaik) yang diajarkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Alhasil, Ubaidillah Matraji dan Iman Zanatul Haeri adalah representasi tulen dari “Santri Masa Kini”. Latar belakang Cak Ubed sebagai kader PMII Ciputat membuktikan bahwa kepemimpinan yang ditempa dari organisasi mahasiswa keislaman mampu melahirkan pejuang publik yang konsisten.

Mereka membuktikan bahwa jihad hari ini tidak lagi berada di medan fisik, melainkan di ruang-ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Di lembar-lembar petisi advokasi, dan di mimbar-mimbar kelas yang menolak tunduk pada kesewenang-wenangan struktural.

Lewat kegigihan keduanya, wajah pendidikan Indonesia yang adil, setara, dan memanusiakan guru serta murid sedang terus diperjuangkan demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat.

Penulis : Masyari