Bogor — Terasdepok.com — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek menyeret nama pejabat pertanahan. Dirjen ATR BPN Pusat, Kepala Kantah Kabupaten Bogor dan Ka Kantah Tangerang diamankan lembaga anti rasuah.
Berikut profile 3 pejabat ATR BPN yang kini sedang menunggu penetapan resmi status mereka dalam dugaan penerimaan gratifikasi pengurusan HGB bernilai ratusan milyar.
1. Lampri,Ptnh., S.H., M.H., CRMP Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN.
Lampri lahir pada 10 April 1970. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanahan dan hukum. Sebagai Dirjen PPTR, Lampri bertugas menangani pengendalian dan penertiban tanah serta ruang, termasuk persoalan pemanfaatan tanah ilegal dan tanah terlantar.
Gelar pertamanya, A.Ptnh., diperoleh dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Lampri kemudian meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.).
Karier Lampri di lingkungan Kementerian ATR/BPN dimulai dari daerah. Sebelum 2019, ia pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pada Oktober 2019, Lampri dipercaya menjadi Kepala Kantah Kota Surabaya II. Ia menduduki jabatan tersebut hingga Maret 2023. Lampri kemudian ditarik ke pusat dan dilantik sebagai Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN pada 16 Maret 2023.
Kariernya berlanjut sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN. Saat menduduki posisi tersebut, Lampri kerap mendampingi Menteri ATR/BPN dalam berbagai kegiatan dan kunjungan kerja.
Pada Juli 2024, Lampri kembali mendapat penugasan di daerah sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur
Beberapa bulan kemudian, pada Januari 2025, Lampri dilantik sebagai Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.
Karier Lampri kemudian mencapai tingkat eselon I. Pada 18 Februari 2026, ia dilantik sebagai Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang dilaporkan pada 8 Januari 2026, Lampri mencatatkan total harta kekayaan sebesar Rp7.329.923.388 tanpa memiliki catatan utang sedikit pun.
2. Sontang Coin Manurung, S.ST., M.H., QRMP Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Sontang resmi menjabat sebagai kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I sejak 18 Februari 2026.
Ia menempuh pendidikan kedinasan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D.IV) Perpetaan pada 2005.
Sontang melanjutkan program studi Magister Hukum (M.H.) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus tahun 2017
Sebelum dipercaya memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang pernah menduduki sejumlah posisi di bidang pertanahan. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
Setelah itu, ia dipercaya menjadi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi.
Sontang juga pernah menduduki posisi Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sontang Coin Manurung tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.157.687.286.
3. Tardi, S.SiT.,M.H. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang,
Tardi lahir di Cijulang pada 14 Mei 1974. Gelar Sarjana Sains Terapan (SSiT) dan Magister Hukum (MH) menjadi bagian dari latar belakang pendidikannya.
Karier Tardi di lingkungan pertanahan juga tidak singkat. Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Kantah Kota Tangerang, ia pernah dipercaya memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Jabatan tersebut diembannya hingga sekitar pertengahan 2025. Tak lama kemudian, Tardi mendapat penugasan di Provinsi Banten.
Pada Agustus 2025, ia dilantik sebagai Kepala Kantah Kota Tangerang, menggantikan Heri Mulianto.
Posisi tersebut menempatkan Tardi sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan di salah satu kota dengan dinamika pembangunan dan kepemilikan lahan yang tinggi.
Selama memimpin Kantah Kota Tangerang, Tardi juga tercatat terlibat dalam sejumlah agenda pembenahan pelayanan pertanahan.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang untuk mengintegrasikan data pertanahan dengan data perpajakan daerah.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 31 Desember 2025, Tardi memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp 860.354.812.***
Sumber : atrbpn.go.id
(Dprs/Fsn)
Respon (1)