Jakarta — Terasdepok.com — Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu persoalan ideologis dan politik menuai berbagai kritik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kepala BGN mengundurkan diri hingga meminta program MBG dihentikan.
Menanggapi pernyataan Kepala BGN, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai pernyataan tersebut justru memperkeruh persoalan yang terjadi. Ia menyebut pemerintah seharusnya berfokus pada penyelesaian masalah keracunan, bukan menyalahkan pihak yang menyampaikan kritik.
Baca Juga : Kritik Keras Hasto PDIP : Keracunan MBG Terus Terjadi Karena Ada Pemburu Rente
“Kepala BGN harusnya introspeksi diri. Keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah,” kata Iman kepada awak media, Selasa (15/9/2026).
Pernyataan Kepala BGN
Respon keras P2G tersebut dipicu pernyataan Kepala BGN sebelumnya yang menyebut bahwa secara umum pelaksanaan MBG tidak mengalami persoalan di lapangan. Menurutnya, polemik yang ramai dibicarakan di media sosial lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok tertentu.
Baca Juga : Dari Mana Indonesia Membiayai Program MBG Pasca Putusan MK ?
“Ini hanya cerita kondisi saja. MBG kalau kalian lihat secara keseluruhan di bawah itu orang nggak ada masalah sama MBG. Ini yang ramai di sosmed. Kenapa ramai? Satu adalah ideologis. Ini masalah urusan politik. Yang meramaikan gurunya, yang meramaikan orang tua siswanya, yang meramaikan adalah wartawannya, yang meramaikan adalah orang-orang oknum LSM dan lain sebagainya. Itu ideologis politik,” ujar Sudaryono dikutip dari akun Instagramnya.
Tuntutan Mundur
Pernyataan bernada tendensius tersebut menurut Iman Kepala BGN harus meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal dalam menghentikan keracunan MBG, serta telah meresahkan masyarakat, karena menyalahkan guru, orang tua dan wartawan yang protes dan memberitakan keracunan MBG.
“Kepala BGN sebaiknya berhenti membuat pernyataan yang membuat gaduh. Misal menyatakan bahwa keracunan MBG diakibatkan masalah politik dan ideologis,” lanjutnya.
“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, Kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah puluhan ribu orang yang mengalami keracunan itu gara-gara masalah ideologi? Apakah mereka keracunan akibat perbedaan ideologi? Sangat mengkhawatirkan jika pejabat selevel Kepala BGN, mengumbar sentimen politik ditengah bencana keracunan masal MBG,” ujar Iman.
Baca Juga : Media Askar Soroti MBG dan Kopdes, Disebut Berkaitan dengan Persiapan Politik 2029
Data Keracunan MBG
Menurut data dari bbc.com lebih dari 3.000 orang, sebagian besar anak-anak diduga keracunan MBG di bulan September.
Lokasi kejadian beragam. Di antaranya termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kejadian terbaru terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (11/09).
Setidaknya 333 orang siswa dari sejumlah sekolah di Lombok Tengah, termasuk SDN Beber, SD Mertak Kesambik, dan MTs Qudratun Hasanah, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG.
Menunya yang diduga beracun di antaranya kulit kebab, daging ayam, stik tempe, timun dan selada, serta buah salak.
Baca Juga : Rilis Survei SMRC : Tingkat Optimisme Program MBG dan Kopdes MP Cenderung Negatif
Protes Guru dan Orang Tua Murid
Sementara itu gelombang penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) dari wali murid dan guru makin marak setelah rentetan kasus keracunan. Ada yang buka suara secara terang-terangan, melaporkan secara anonimitas atau lewat rekan, dan membentuk aksi nyata “bawa bekal dari rumah”.
Baru-baru ini, foto dan video sejumlah sekolah yang mulai menolak MBG berseliweran di banyak akun di media sosial. Pesan utamanya, MBG yang baru dikirim itu sudah tidak layak makan.
Di sejumlah daerah, sekolah dan orang tua murid kompak menolak MBG usai mengalami keracunan massal. Dalam kasus lainnya, para guru ikut buka suara. Mereka melakukan pemungutan suara di sekolah untuk orang tua murid: menghentikan atau melanjutkan MBG.***
Sumber : nuonline.or.id dan bbc.com
(Dprs/Rsv)









